WAPRES PIMPIN RAKOR, BUPATI HAN TURUT HADIR HANYA 10 BUPATI/WALIKOTA YANG DIUNDANG

Penulis : Humaspro | Tanggal Publish : 16 Oktober 2021

WAPRES PIMPIN RAKOR. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin langsung rapat koordinasi (Rakor) dengan jajaran Pemerintah Provinsi Papua, di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Sabtu (16/10).

Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd (HAN) adalah salah satu kepala daerah yang diundang langsung ikut hadir dalam rapat tersebut. Tidak semua kepala daerah (bupati/walikota) diundang dan sekaligus bisa hadir langsung dalam rapat yang dipimpin oleh RI 2 itu. Dari 29 kabupaten/kota di Papua, hanya 10 kepala daerah (bupati/walikota) yang diundang.

Wapres yang datang ikut didampingi oleh sejumlah Kabinet Indonesia Maju Jilid II pada dasarnya membahas tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua, dan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 5 kabupaten sasaran prioritas.

Sesuai dengan daftar undangan pejabat pemerintah daerah, tidak semua kepala daerah ikut diundang dalam rapat koordinasi tersebut. Adapun pejabat yang ikut diundang dalam pertemuan itu adalah Gubernur Papua, Ketua DPR Papua, Ketua MRP, Sekda Provinsi Papua, Kepala Bappeda Papua, Walikota Jayapura, Bupati Biak Numfor, Bupati Jayapura, Bupati Sarmi dan Bupati Nabire.

Sedangkan kepala daerah dan pejabat daerah yang ikut diundang dalam rapat koordinasi itu terkait dengan kabupaten sasaran penanggunalangan ekstrem adalah Bupati dan Kepala Bappeda Puncak Jaya, Bupati dan Kepala Bappeda Jayawijaya, Bupati dan Kepala Bappeda Lany Jaya, Bupati dan Kepala Bappeda Mamberamo Tengah, Bupati dan kepala Bappeda Deyai.

Selain itu, undangan lainnya terdiri dari perwakilan kalangan akademisi, tokoh-tokoh pemuda Papua dan tokoh-tokoh ada Papua, dan jajaran tokoh agama dari berbagai dedominasi gereja di Tanah Papua..

Seperti yang dikutip dari halaman JPPN (Jawa Pos News Network).Com, Sabtu (16/10), Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan pemerintah menargetkan menyelesaikan kemiskinan ekstrem terhadap 196.120 penduduk Papua pada tahun ini.

Penduduk miskin ekstrem sebanyak itu tersebar di lima kabupaten, yaitu Jayawijaya 67.720 jiwa (30,84 persen), Puncak Jaya 35.180 (26,53 persen), Lanny Jaya 54.920 jiwa (30,52 persen), Mamberamo Tengah 14.200 jiwa (29,19 persen), dan Deiyai 24.100 jiwa (32,48 persen).

"Khusus untuk lima kabupaten di Papua yang menjadi prioritas di tahun ini, total jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 196.120 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem 89.500 rumah tangga," kata Wapres saat memimpin rapat koordinasi dengan jajaran Pemprov Papua, Sabtu (16/10).

Wapres juga menyebutkan total jumlah penduduk miskin ekstrem se-Indonesia yang akan ditanggulangi sebanyak 2,1 juta yang tersebar di 7 provinsi, salah satunya Papua.

Definisi kemiskinan ekstrem tersebut mengacu Bank Dunia yang menentukan masyarakat dengan keseimbangan kemampuan berbelanja sebesar USD 1,9 dolar per hari. Angka tersebut di bawah standar kemiskinan yang menurut Bank Dunia keseimbangan kemampuan berbelanja USD 2,5 dolar per hari.

Terkait penanganan kemiskinan ekstrem di 2021, Wapres menegaskan tidak ada kendala dana karena pemerintah memiliki anggaran cukup besar untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem tersebut. "Namun tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama," ujarnya.

Oleh karena itu, Wapres menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemprov Papua untuk mengutamakan konvergensi program dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian agar bantuan tersebut tepat sasaran di masyarakat kelompok penerima manfaat. (sumber jpnn.com/**)